Korupsi di Indonesia

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Pelatihan Pencegahan Korupsi

 

‘Like illness, corruption will always be with us. But as this sad fact does not keep us from attempting to reduce disease, neither should it paralyse efforts to reduce corruption. Corruption involves questions of degree…’ Klitgaard (1991, p. 7)

 

Pembicara: Erry Riana (mantan wakil ketua KPK)

 

  • Fraud muncul disebabkan tiga hal: (1) peluang, terjadi karena: pengawasan yang lemah, kurang kapasitas untuk menghasilkan mutu, kurang akses informasi, pembiaran oleh pimpinan terkait, kekurangan dokumentasi, ketiadaan prosedur baku, ringannya hukuman terhadap yang melanggar; (2) rasionalisasi/perilaku pembenaran adalah alasan subjektif yang bertujuan membenarkan apa yang telah ia lakukan; dan (3) Insentif dapat berupa desakan/tekanan, dapat disebabkan masalah keuangan, obat, affair, perjudian dll. Korupsi berakar dari munculnya tiga sudut di segitiga tadi
  • Definisi korupsi berdasarkan Bardhan (1997) adalah “penggunaan kantor publik untuk kepentingan pribadi”, atau dapat diartikan secara umum sebagai illegal atau tidak terautorisasinya suatu aksi yang dilakukan oleh pegawai pemerintah yang telah menyalah gunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan personal.
  • Latar belakang pemberantasan korupsi di Indonesia antara lain karena legal hukum kita belum cukup meringkus penjahat criminal mengingat  hukum yang kita gunakan masih merupakan warisan belanda.
  • Yang menarik berdasarkan literature, pada umumnya, terjadinya korupsi mempengaruhi terhadap perlambatan ekonomi, namun hal demikian tidak berlaku di Indonesia bersama-sama China, South Korea dan Taiwan, yang kemudian dikategorikan menjadi East Asia Paradox (Wedeman, 2000), korupsi di negara tersebut relatif tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini mungkin karena korupsi di Indonesia bersifat masal.
  • Seperti dilansir laman Transparansi Internasional,  Indonesia duduk di peringkat 118 dari daftar peringkat indeks persepsi korupsi 174 negara dunia. Namun jika mengacu poin tiap negara, Indonesia duduk di posisi 56 negara terkorup.
  • Sebelum KPK berdiri, kasus korupsi banyak yang gagal ditangani karena tidak ada peraturan baku yang menerapkan strategi menyeluruh dalam memberantas korupsi, selain tidak adanya political will yang kuat dari pemimpin.
  • Sekarang ini KPK dapat dikatakan telah mengalami kemajuan yang pesat, terlihat dari banyaknya pejabat maupun anggota dewan yang masuk dalam tahap penyidikan maupun penyelidikan. Selain itu, tidak hanya pejabat negara yang menjadi target KPK, ada pula pimpinan perusahaan swasta nasional besar. Syarat penting pemberantasan korupsi adalah keberlanjutan dan paling sedikit diperlukanwaktu 30 tahun untuk melakukannya. Masyarakat luas dapat sama-sama mengawasi dan memantau KPK melalui social media maupun lembaga-lembaga resmi yang telah terbentuk.

 

  • Menurut Shirley C. Eagen (1995), values, ethics and morals menjadi tiga hal yang menjadi dasar integritas. (1) nilai yakni keyakinan inti yang menjadi pedoman hidup. (2) moral yaitu keyakinan individu mengenai yg benar/salah dan nilai-nilai perilaku; dan (3) etika adalah standard of conduct/pedomana perilaku berdasarkan nilai yang telah ditentukan. Dan integritas ini lah yang akan menjadi top asset dalam kehidupan kita.
  • Ketika dunia bisnis berkembang, mematuhi hukum itu pasti/harus, akan tetapi lebih baik lagi apabila kita menjalankan etika dengan baik karena otomatis semua aturan sudah dipatuhi. Hiduplah beretika, karena ada beberapa tindakan yang secara hukum diperbolehkan tetapi secara etika tidak diperbolehkan misalnya pejabat yang selalu menggunakan voorijder.
  • Ada tiga pilar kehidupan berbangsa: negara, swasta, dan civil society (organisasi kemasyarakatan). Harus dikelola dengan dan bersinergi dengan baik ketiganya dengan nilai yang sama.
  • Bagaimana mengatasi dilemma etika sekarang ini? Diimplementasikan dalam bentuk hadapi menghadapi realitas dan bertindak dengen tegas. Harus nyaman melakukan sesuatu(keberanian moral); ujungnya the golden rules begin with me. Ketegasan yg menentukan tindakan
  • Kedepan sedang diperjuangkan di DPR mengenai RUU aparatur sipil negara, dalam salah satu pasalnya menyatakan terdapat kuota 25 % untuk sektor swasta memasuki birokarsi, artinya orang bisa berkarir dimana saja, setelah memiliki kepemimpinan yang cukup baik bisa memasuki birokrasi melalui kuota itu, sebagai penyegaran di organisasi yang bersangkutan.
  • Dampak dari korupsi antara lain:
  1. Menyebabkan ketimpangan yang semakin melebar (sesuai dengan hasil riset Gupta et al., 2002)
  2. Menjadi disinsentif untuk berinovasi (Mahagaonkar, 2008)
  3. Distorsi pengeluaran public (dijelaskan dalam paper Tanzi and Davoodi 1997), dan
  4. Mengurangi investasi asing (Wei, 2000 dan Mauro, 1995)
  • Satu negara yang umurnya lebih dari 2000 tahun, tetapi tetap terbelakang dan miskin. Singapur hanya 150 tahun tapi bisa maju, daratan jepang sangat terbatas menjadi raksasa ekonomi no.2 di dunia, impor bahan, ekspor barang jadi; sekarang ekspor tenaga kerja dan perusahaannya. Tidak ada kecerdasan yang signifikan dengan perbedaan raas atau warna kulit, bedanya pada sikap perilaku masyarakat yang dibentuk  melalui kebudayaan dan pendidikan. Miskin karena mayoritas tidak mematuhi etika, tidak berintegrasi. 

 

Referensi:

Forgues-Puccio, Gonzalo, The Economics of Corruption, presentation, University of St Andrews 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/13/01/02/mfz0e9-indonesia-ada-di-peringkat-56-negara-terkorup-dunia-tahun-2012 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s